Kebijakan Kemendikbud dalam Masa Darurat Covid-19

Pada pertengahan Maret 2020, WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi yang berdampak di banyak sektor di dunia, termasuk pendidikan.  Terkait hal tersebut, pemerintah lewat Kemendikbud pun mengeluarkan empat kebijakan pendidikan di masa darurat Covid-19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menjelaskan bahwa kebijakan dihasilkan tersebut setelah melalui sejumlah proses pertimbangan. Daftar Poker Online

“Setelah kami pertimbangkan dan diskusikan dengan Bapak Presiden dan juga instansi di luar, kami di Kemendikbud memutuskan untuk membatalkan ujian nasional (UN) di tahun 2020. Tidak ada yang lebih penting daripada keamanan dan kesehatan siswa dan keluarganya,” kata Nadiem beberapa waktu lalu. Agen Poker

Dengan diberlakukannya kebijakan pembatalan UN tersebut, maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan sekolah atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pembatalan UN Tahun 2020 ini berkaitan dengan proses penyetaraan bagi lulusan program Paket A, Paket B, dan Paket C yang ditentukan kemudian. Poker Online Uang Asli

Menindaklanjuti hal penyetaraan bagi lulusan program Paket A, Paket B, dan Paket C, pelaksanaannya telah diatur oleh Kemendikbud. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Proses Penyetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C Tahun Ajaran 2019/2020, yaitu sebagai berikut: pokerace99

* Ujian Pendidikan Kesetaraan untuk kelulusan dalam bentuk tes tatap muka dengan mengumpulkan siswa, tidak boleh dilakukan

* Ujian Pendidikan Kesetaraan dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya

* Peserta Ujian Pendidikan Kesetaraan adalah mereka yang terdaftar pada BIO-UIN Tahun Ajaran 2019/2020

* Penilaian kelulusan Program Paket A, Paket B, dan Paket C dilaksanakan oleh masing-masing satuan Pendidikan

* Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang melaksanakan Ujian Pendidikan Kesetaraan sebelum terbitnya surat edaran, dapat menggunakan hasil penilaian untuk menentukan peserta didik

* SKB dan PKBM yang belum melaksanakan Ujian Pendidikan Kesetaraan dapat menggunakan nilai lima semeter terakhir. Nilai semester genap kelas akhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan

Selain pembatalan UN, ada lima kebijakan lain yang dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) yang ditandatangani Mendikbud Nadiem Makarim pada 24 Maret 2020. Cerita Sex
pokerace99
Agen Poker
Daftar Poker Online
Poker Online Indonesia
Poker Online
IDN Poker
Judi Online
Poker Idn
Poker Online Uang Asli
99 Poker
PokerDewa
Dewa Poker
Poker Indo
Cerita Dewasa

Facebook Comments